Independent Special Commission of Inquiry for Timor Leste - Pemberitahuan Pers

17 Oktober 2006

Hari ini Komisi Penyelidikan PBB Khusus dan Independen untuk Timor-Leste menyerahkan laporannya kepada Parlemen Nasional Timor-Leste, sesuai dengan mandatnya. Tembusan laporan diberikan kepada setiap anggota Parlemen Nasional, Perdana Menteri dan Presiden Timor-Leste.

Komisi didirikan atas undangan dari Menteri Tinggi dan Menteri Luar Negeri pada waktu itu, Jose Ramos Horta. Mandatnya adalah untuk menetapkan fakta-fakta dan hal-hal menyangkut kejadian-kejadian tanggal 28 dan 29 April dan 23-25 Mei 2006, serta kejadian-kejadian atau masalah-masalah terkait yang itu menyumbang dalam memperbesar krisis, menjelaskan tanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut dan merekomendasikan tindakan-tindakan pertanggung jawaban atas kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia berat yang dinyatakan dilakukan pada waktu tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan secara teliti dari lebih dari 2000 dokumen dan 200 wawancara yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi dan para Komisaris, Komisi sudah membuat kesimpulan-kesimpulan, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasinya.

Temuan-temuan penting Komisi termasuk:

28-29 April
· Bahwa pemerintah tidak mengikuti prosedur-prosedur legislatif yang semestinya dalam memanggil F-FDTL pada tanggal 28 April 2006, dan untuk itu para anggota Kabinet Krisis yang mengambil keputusan tersebut, dan pada khususnya mantan Perdana Menteri, bertanggung jawab.

· Bahwa tidak ada pembunuhan massal dalam jumlah 60 orang oleh F-FDTL di Tasi Tolu pada tangal 28-29 April.
23 Mei

· Bahwa bukti menentukan bahwa Mayor Reinado dan anak buahnya dapat secara layak disangka melakukan kejahatan menghabisi nyawa orang dalam konfrontasi bersenjata di Fatu Ahi.

· Bahwa meskipun Presiden seharusnya lebih menahan diri dan menunjukkan lebih banyak kehormatan terhadap saluran-saluran institusional dalam berkomunikasi secara langsung dengan Mayor Reinado setelah kepergiannya, Presiden tidak memerintah atau mengijinkan kelompok bersenjata di bawah komando Mayor Reinado untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.
25 Mei

· Bahwa Panglima Angkatan Pertahanan Taur Matan Ruak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas penembakan petugas-petugas PNTL yang tidak bersenjata oleh tentara F-FDTL setelah gencatan senjata ditetapkan pada tanggal 25 Mei, meskipun dia tidak menggunakan semua cara yang mungkin untuk mencegah atau menghentikan konfrontasi antara F-FDTL dan PNTL.
Senjata

· Bahwa baik senjata PNTL maupun senjata F-FDTL diberikan kepada orang-orang sipil.

· Bahwa ada kekurangan kontrol yang sistematis atas senjata dan amunisi di dalam sektor pertahanan, terutama di dalam PNTL. Komisi menemukan bahwa Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato dan Komandan Umum Paulo Martins melanggar prosedur-prosedur institusional yang ada dengan secara tidak sah memindah-mindahkan senjata di dalam institusi PNTL.

· Bahwa, dalam mempersenjatai orang-orang sipil, Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato, Menteri Pertahanan Roque Rodrigues dan Panglima Angkatan Pertahanan Taur Matan Ruak bertindak secara tidak sah dan menciptakan kemungkinan akan adanya keadaan yang berbahaya. Mereka harus dipertanggungjawabkan atas peralihan senjata secara tidak sah.

· Terhadap mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri, dia tidak menggunakan kewenangannya untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peralihan senjata sektor keamanan kepada orang-orang sipil meskipun dia mempunyai informasi yang dapat dipercaya bahwa peralihan semacam itu sedang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat pemerintah.

· Bahwa tidak ada bukti yang diperoleh Komisi yang dapat mendukung rekomendasi bahwa mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri diproses secara hukum atas keterlibatan pribadinya dalam pemindahan, kepemilikan atau pemakaian senjata secara tidak sah. Akan tetapi, ada informasi yang diperoleh Komisi menimbulkan kecurigaan bahwa dia mengetahui tentang pembagian senjata secara tidak sah oleh Rogerio Lobato kepada orang-orang sipil. Sesuai dengan itu, Komisi merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri bertanggung jawab secara kriminal atas pelanggaran yang berkaitan dengan senjata.

Komisi sudah menentukan beberapa orang yang secara layak dapat disangka mengambil bagian dalam tindakan-tindakan kejahatan pada waktu krisis, dan merekomendasikan agar mereka diproses secara hukum. Ada orang-orang lain yang juga ditentukan, yang perlu diselidiki lebih lanjut untuk menentukan keterlibatannya dalam kejadian-kejadian bulan April dan Mei.

Dalam laporannya Komisi merekomendasikan agar perkara-perkara kejahatan ditangani secara tidak berpihak dan tanpa campur tangan politik di dalam sistem peradilan nasional, dipimpin oleh hakim, jaksa dan pembela umum internasional yang independen, yang ditugaskan secara khusus untuk kasus-kasus yang muncul akibat kejadian-kejadian bulan April dan Mei 2006.

Komisi juga menyelidiki pertanggung jawaban institusional dari berbagai orang dan institusi. Komisi mencapai kesimpulan bahwa kelemahan berbagai institusi negara dan dan kelemahan prinsip negara hukum merupakan hal-hal yang ikut menyumbang dalam memperbesar krisis.

Komisi mempercayai bahwa kesimpulan, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasinya akan dipertimbangkan secara serius dan bahwa laporannya akan digunakan juga untuk memperkuat institusi-institusi negara. Komisi juga berharap bahwa laporan itu menyumbang dalam pembangunan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah dan prinsip negara hukum.

Akhirnya, Komisi ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama penuh yang diberikan kepadanya oleh semua orang dan institusi.

Questions and answers


Untuk pertanyaan menyangkut pers, harap menghubungi José Luis Díaz, Juru Bicara, Kantor Komisaris Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia dengan nomor telepon + 41229179242 atau + 41792173009 atau jdiaz@ohchr.org.